Tampilkan postingan dengan label RAZIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label RAZIA. Tampilkan semua postingan

POLRI RESMI GELAR OPERASI PATUH JAYA MULAI 16 MEI 2016

POLRI RESMI GELAR OPERASI PATUH JAYA MULAI 16 MEI 2016

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia resmi menggelar Operasi Patuh 2016. Operasi ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Operasi tersebut berlaku selama dua pekan mulai hari ini Senin (16-05-2016) hingga 29 Mei 2016.


Wakorlantas Polri Brigjen Pol Indrajit mengatakan, dalam operasi ini pihaknya lebih menekankan upaya penindakan alias penilangan. Sebab, sebelumnya, Korlantas pada Operasi Simpatik lalu, hanya menerapkan upaya peringatan.

“Operasi tahun 2015 lalu laka lantas alami penurunan 16 persen, korban meninggal dunia juga turun 23 persen,” ujar Brigjen Indrajit dalam sambutannya saat gelar Apel pasukan di lapangan Korlantas Polri, Jakarta Selatan.

Menurut dia, faktor utama kecelakaan ialah banyaknya pelanggaran lalu lintas. ”Contohnya melanggar lampu merah, kecepatan tinggi dan melawan arus,” tegasnya.

Pada Operasi Patuh 2016 kali ini ada enam tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Antara lain:
  1. Meningkatkan disiplin masyakat dalam berlalu lintas.
  2. Terciptanya lalu lintas yang optimal dan tertib berlalu lintas.
  3. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dalam berlalu lintas.
  4. Menurunnya tingkat korban dalam berlalu lintas.
  5. Menurutnya pelanggaran dan julamlah kemacetan.
  6. Terwujudnya situasi dan kondisi lalu lintas yang mantap.


”Tentu kita harus utamakan keselamatan personel dalam operasi dan pedomani SOP (standar operasional prosedur) yang ada,” terang Brigjen Pol Indrajit.

Untuk pengendara sepeda motor, kesalahan-kesalahan yang akan dikenai tilang di antaranya kelengkapan surat-surat kendaraan, pengendara melawan arus, pelat nomor tidak sesuai aslinya, pengendara atau peenumpang tidak mengenakan helm, motor harus lajur kiri (apabila ada lajur kanalisasi), harus nyala lampu besar di siang hari, melanggar lampu merah, melanggar marka jalan, dan naik motor lebih dari dua orang. 

Sementara, untuk pengendara mobil ada enam sasaran, yakni pelat nomor tidak sesuai aslinya, simbul pada pelat nomor, pakai rotator atau sirene pada mobil pribadi, tidak pakai sabuk pengaman, melanggar lampu merah, serta melanggar marka jalan.

Telat Bayar Pajak STNK Bisa Kena Tilang Saat Razia

Telat Bayar Pajak STNK Bisa Kena Tilang Saat Razia

"STNK yang pajaknya telat dibayarkan bakal kena tilang, karena itu sudah ada peraturannya,” ujar Condro Kirono, usai peresmian Safety Riding Center Astra Motor, di Yogyakarta, Jumat 8 Mei 2015.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen. Pol. Condro Kirono, yang menyatakan bahwa Petugas Polri berwenang lakukan penindakan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya atau sering disebut 'pajak mati' (terlambat).

Rumor yang sering berkembang di masyarakat adalah polisi tidak mempunyai kewenangan untuk menindak pengendara yang kedapatan pajak STNKnya belum dibayar atau STNKnya sudah mati. Tentu saja rumor yang masih belum jelas ini harus diluruskan kembali, karena ternyata polisi mempunyai kewenangan untuk menilang pengendara yang memiliki pajak kendaraan atau STNK mati.

Penjelasan lain juga disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Risyahpudin Nursyin melalui Ka. Subbag Tekinfo TMC Polda Metro Jaya, Kompol Purwono Takasihaeng. Dikatakan, pengendara harus bisa menunjukan STNK yang sah ketika berkendara. Pengesahan yang dimaksud adalah ketika membayar pajak setiap satu tahun sekali.

"Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polri. Silakan lihat di STNK masing-masing, ada 4 (empat) kotak yang harus distempel setiap tahun." ujarnya, Jumat, (12/02/2016).

Penjelasan lain juga disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Risyahpudin Nursyin melalui Ka. Subbag Tekinfo TMC Polda Metro Jaya, Kompol Purwono Takasihaeng. Dikatakan, pengendara harus bisa menunjukan STNK yang sah ketika berkendara. Pengesahan yang dimaksud adalah ketika membayar pajak setiap satu tahun sekali.

Baca juga:
Beginilah Penampakan Gereja Setan Di KolombiaKisah Gadis Bernama RAHAMA HARUNA, Gadis Yang Hidup DALAM BASKOM

"Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polri. Silakan lihat di STNK masing-masing, ada 4 (empat) kotak yang harus distempel setiap tahun." ujarnya, Jumat, (12/02/2016).

Lebih lanjut Purwono menjelaskan, berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, diantaranya pada Pasal 288 ayat (1), "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)."

Ditambah lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi,

"STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor." 

Dan ayat (3) yang berbunyi,

"STNK berlaku  selama 5 (lima) tahun sejak tanggal  diterbitkan pertama kali, perpanjangan  atau pendaftaran mutasi dari luar  wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun."

"Mengacu pada aturan tersebut, STNK dinyatakan belum sah jika pajaknya belum dibayarkan dan Petugas Polri dapat melakukan penindakan. Saran saya, sebagai Warga yang baik, patuhi peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak," tutupnya. (TMC Polda Metro Jaya)

Jadi untuk para netizen diharapkan membayar pajak STNK tepat waktu dan sampai kejadian kena tilang polisi pada saat razia di jalan raya gara-gara telat membayar pajak STNK.

rujukan:
http://wim.tmcpoldametro.net/2016/02/telat-bayar-pajak-kendaraan-polri.html

VIDEO PILIHAN